PALEMBANG – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) memaparkan capaian kinerja operasional sekaligus strategi penanganan gangguan jaringan dalam kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 di Kantor PLN UID S2JB, Palembang, Rabu (18/11/2026).
Dalam pemaparan tersebut, PLN menyoroti implementasi program Strategi Eliminasi Risiko Vegetasi dan Evaluasi Jaringan (SERVE) sebagai langkah utama menekan gangguan listrik di lapangan. Berdasarkan evaluasi operasional hingga Oktober 2026, pohon dan vegetasi di sekitar jaringan tercatat sebagai penyebab terbesar gangguan kelistrikan, yakni mencapai sekitar 59 persen dari total gangguan yang teridentifikasi.
Mewakili General Manager PLN UID S2JB Diksi Erfani Umar, Senior Manager Perencanaan PLN UID S2JB, Armunanto, menjelaskan bahwa melalui program SERVE, pihaknya melakukan pemangkasan pohon secara berkala di sekitar jaringan distribusi, inspeksi jalur yang memiliki risiko tinggi, serta perbaikan dan penggantian komponen jaringan.
Dari sisi ketersediaan energi, Armunanto memastikan sistem kelistrikan di Sumatera Selatan berada dalam kondisi sangat andal dengan daya mampu pasok mencapai 2.785 megawatt (MW), sementara beban puncak berada di angka 1.215 MW. Untuk wilayah layanan Palembang, beban puncak tercatat sekitar 622 MW yang ditopang oleh 20 gardu induk dan 205 jalur penyulang.
"Pasokan secara sistem tersedia dengan cukup. Fokus yang terus kami jaga adalah bagaimana energi tersebut tersalurkan kepada pelanggan secara andal dan berkualitas," ujar Armunanto.
Selain gangguan vegetasi, PLN juga memetakan penanganan kendala tegangan rendah di sejumlah wilayah dengan memperhitungkan panjang jaringan, pertumbuhan kebutuhan listrik, dan kapasitas peralatan. Sejumlah pekerjaan penguatan jaringan serta penyesuaian kapasitas peralatan telah masuk dalam rencana kerja tahun 2026, sedangkan titik lainnya diusulkan untuk pengerjaan pada 2027.
Serap Aspirasi dan Kemudahan Layanan Digital
Anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel I, Chairul S. Matdiah, menyambut baik paparan kinerja dan keterbukaan data dari pihak PLN. Menurutnya, kunjungan reses ini menjadi momentum strategis untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari keluhan gangguan pasokan, pembayaran tagihan listrik, hingga perluasan akses listrik ke wilayah pedesaan.
"Dialog langsung bersama manajemen PLN sangat membantu agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang komprehensif sekaligus mendorong percepatan tindak lanjut sesuai kondisi di lapangan," kata Chairul.
Terkait keluhan tagihan listrik, PLN menegaskan komitmennya untuk menelusuri setiap laporan pelanggan secara transparan berdasarkan riwayat pemakaian energi, hasil pencatatan meter, kesesuaian tarif, hingga pemeriksaan alat ukur di rumah pelanggan bila diperlukan.
PLN turut mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk melaporkan gangguan maupun ketidaksesuaian tagihan serta memantau proses penanganannya secara langsung. Pelanggan juga dapat menggunakan fitur Swacam (Catat Meter Mandiri) di dalam aplikasi tersebut untuk memfoto angka meteran secara swadaya setiap bulan guna menjamin akurasi tagihan.
Manajemen PLN UID S2JB menegaskan bahwa kestabilan pasokan listrik berdampak langsung terhadap kenyamanan rumah tangga, kelancaran kegiatan pendidikan, pelayanan publik, hingga produktivitas pelaku usaha, sehingga peningkatan keandalan jaringan dan kecepatan respons pengaduan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. (Indra/Red)











0 Post a Comment:
Posting Komentar