PALEMBANG – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai sekitar Rp 286,27 miliar atau tepatnya Rp 286.266.110.000. Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012 hingga 2016.
Dalam keterangan pers di Palembang pada Kamis (12/11/2026), Kortastipidkor Polri menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang secara bersamaan sejak minggu lalu hingga Kamis, 12 November 2026 di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut mencakup satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, serta 38 objek di wilayah Sumatera Selatan.
Pemasangan plang dilakukan untuk menandai status sitaan aset sekaligus mengamankan objek selama proses hukum berjalan. Adapun upaya pemulihan kerugian keuangan negara akan mengikuti proses hukum perkara tersebut.
Rincian Sebaran 44 Aset Sitaan di Tujuh Wilayah
Total 44 objek tanah dan bangunan yang disita penyidik tersebar di tujuh wilayah kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:
* Sumatera Selatan (38 objek senilai sekitar Rp 24,27 miliar atau Rp 24.266.110.000):
* Kabupaten Ogan Ilir: 29 objek senilai sekitar Rp 13,25 miliar (Rp 13.253.180.000).
* Kota Prabumulih: 6 objek senilai sekitar Rp 7,08 miliar (Rp 7.080.700.000).
* Kota Palembang: 3 bidang tanah senilai sekitar Rp 3,93 miliar (Rp 3.932.230.000).
* Wilayah Lainnya (6 objek):
* Jakarta Selatan: 2 objek senilai Rp 248.700.000.000.
* Kota Depok: 2 objek senilai Rp 6.500.000.000.
* Kabupaten Bener Meriah, Aceh: 1 objek senilai Rp 4.300.000.000.
* Kota Tangerang: 1 objek senilai Rp 2.500.000.000.
Konstruksi Perkara Pembiayaan Bermasalah
Perkara ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan oleh LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology. Penyidik menduga proses pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan serta penilaian risikonya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pembiayaan tersebut kemudian macet dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat (USD).
Setelah itu, LPEI memberikan pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga pembiayaan baru ini digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang sudah bermasalah, termasuk pembiayaan PT Duta Sarana Tehnology, agar terlihat seolah-olah masih lancar.
PT Maxima Inti Finance tercatat menerima total pembiayaan sebesar USD 47,5 juta yang dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap. Dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan diduga tidak diperiksa dengan baik, sehingga perusahaan tersebut pada akhirnya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya kepada LPEI.
Enam Tersangka dan Kerugian Negara USD 43,62 Juta
Perkara ini ditangani berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025. Penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yang terdiri atas lima orang dari unsur LPEI berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS, serta satu orang berinisial DM yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa yang disidik.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara ini tercatat sebesar USD 43.617.739,13 (43.617.739 dolar Amerika Serikat dan 13 sen) atau sekitar USD 43,62 juta.
Selanjutnya, penyidik akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Dalam penanganan perkara ini, Polri menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka. (Indra/Red)











0 Post a Comment:
Posting Komentar