HEADLINE
Memuat berita terbaru...

Memuat berita terbaru...

Ukuran Huruf:
Dukungan Anda Sangat Berarti Untuk Kami
Top Ads Mobile

Jumat, 13 November 2026

Bukan Sekadar Bangun Kolam Retensi, Ini Kunci Utama PUPR Palembang Bikin Genangan Cepat Surut

PALEMBANG – Upaya pengendalian banjir di Kota Palembang tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kolam retensi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang menegaskan bahwa kunci utama agar genangan cepat surut adalah membuka kembali jalur aliran air yang terblokir serta memastikan sistem drainase terhubung secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Irigasi, dan Limbah Dinas PUPR Kota Palembang, Dr. Ir. RA Marlina Sylvia, ST., M.Sc., M.Si., IPU., ASEAN.Eng., menjelaskan bahwa penyumbatan jalan air merupakan penyebab terbesar genangan di Palembang. Hambatan tersebut dipicu oleh penumpukan sampah, sedimentasi, pertumbuhan vegetasi liar, hingga berdirinya bangunan di atas saluran dan sempadan sungai.

Menurut Marlina, pembangunan kolam retensi sebagai wadah tampungan air tidak akan memberikan dampak maksimal apabila jalur masuk (inlet) dan jalur keluar (outlet) air masih tersumbat atau terputus. Jika penanganan saluran dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi, air hujan hanya akan berpindah titik genangan tanpa mengalir tuntas menuju sungai.

"Membangun kolam retensi memang penting sebagai bagian dari penanganan teknis, tetapi pertimbangan utama dan prioritas kami adalah mengembalikan jalan air agar bisa mengalir lancar terlebih dahulu. Jika ruang air tidak kita jaga dan pertahankan dari sekarang, suatu saat banjir akan terjadi dan kita mewariskan air mata, bukan mata air, bagi anak cucu kita," ujar Marlina.

Strategi Dataran Rendah: Kedalaman Optimal, Pelebaran Maksimal

Dalam menormalisasi jalur air, Bidang SDA menyesuaikan metode pengerjaan dengan kondisi geografis Kota Palembang yang merupakan wilayah dataran rendah. Marlina mengungkapkan, pengerukan saluran atau sungai di dataran rendah tidak perlu dilakukan terlalu dalam karena justru akan memicu keluarnya air tanah.

Oleh karena itu, Dinas PUPR menerapkan prinsip kedalaman optimal dengan pelebaran maksimal. Saluran air diwajibkan memiliki lebar minimal satu meter agar kapasitas tampung dan laju aliran berjalan efektif.

Untuk mengembalikan dimensi saluran tersebut, Dinas PUPR bersama jajaran TNI (Kodim) telah menertibkan dan membongkar sekitar 300 bangunan yang berdiri di atas jalur air hingga tahun 2024, termasuk di kawasan Kemuning. Selain itu, normalisasi penyempitan saluran (cross drain) terus dikebut bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, seperti di kawasan Jalan Nurdin Panji, Sungai Bendung, serta lanjutan penataan di kawasan Sekanak Lambidaro.

Perketat Site Plan Pengembang dan Wajibkan Restu Warga

Guna mencegah hilangnya ruang air akibat pesatnya pembangunan perumahan, sejak tahun 2022 Bidang SDA dilibatkan secara aktif dalam verifikasi penerbitan site plan bagi pembangunan lahan di atas 5.000 meter persegi. Melalui aturan ini, pengembang diwajibkan menyediakan kolam retensi mandiri, membangun saluran berlebar minimal satu meter, menyiapkan tempat pembuangan sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta dilarang menutup aliran rawa maupun menguasai sempadan sungai.

Tahun ini, Dinas PUPR memperketat pengawasan dengan menerapkan inovasi baru sebelum dokumen site plan disahkan. Tim teknis mewajibkan adanya rapat koordinasi dan survei lapangan bersama camat, lurah, ketua RT, serta warga setempat untuk memastikan tidak ada saluran air eksisting masyarakat yang tertimbun proyek pembangunan.

Kolam Retensi Mini via Hibah dan Sistem Peringatan Dini Mandiri

Sebagai pelengkap jalur aliran air yang sudah terbuka, Dinas PUPR tetap menambah titik tampungan air melalui pembangunan kolam retensi mini. Menyiasati keterbatasan anggaran dan panjangnya prosedur pembebasan lahan, pemerintah mengoptimalkan skema hibah lahan dari masyarakat yang wilayahnya terdampak banjir, seperti yang telah terealisasi di kawasan Katelia dan Sako.

Di sisi lain, Bidang SDA juga merancang mini flood warning system secara mandiri dan hemat anggaran guna memantau kenaikan debit air serta kesiagaan pompa pengendali banjir di lapangan, melengkapi sistem SCADA milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut, Dinas PUPR menerjunkan tim sosialisasi beranggotakan 18 personel yang bekerja berdasarkan pembagian wilayah Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS). Pendekatan berbasis Sub-DAS ini memastikan pemantauan aliran air dilakukan secara menyeluruh mengikuti jalur hidrologis tanpa terkendala batas administratif kecamatan.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menjaga ruang air ini. Kami mengajak masyarakat untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya serta tidak bersikap permisif apabila melihat adanya penimbunan rawa atau penutupan saluran air di lingkungan masing-masing," tegas Marlina. (Indra/Red)

Share:

0 Post a Comment:

Posting Komentar

POP UP ADS

Arsip Blog