HEADLINE
Memuat berita terbaru...

Memuat berita terbaru...

Ukuran Huruf:
Dukungan Anda Sangat Berarti Untuk Kami
Top Ads Mobile

Jumat, 20 November 2026

Korban Minta Dipulangkan dari Arab Saudi, Modus Perekrutan PMI Ilegal Lewat WhatsApp Terbongkar


PALEMBANG, 20 November 2026 — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan berhasil membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan daring dari seorang korban berinisial EA yang berada di Arab Saudi dan meminta bantuan pemulangan ke Indonesia melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel, Kombes Pol Andes Purwanti, S.E., M.M., dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel pada Jumat (20/11/2026).

Berawal dari Status WhatsApp pada Juli 2026

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, praktik pengiriman PMI ilegal ini bermula pada Juli 2026. Saat itu, korban EA bersama seorang rekannya melihat unggahan status WhatsApp milik seseorang berinisial MF yang sudah bekerja di Arab Saudi, dengan tulisan "Alhamdulillah saya dapat majikan baik."

Tertarik dengan unggahan tersebut, korban menghubungi MF melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan peluang kerja di Arab Saudi. Komunikasi berlanjut hingga korban diarahkan kepada tersangka untuk menjalani proses perekrutan dan pemberangkatan ke luar negeri tanpa melalui mekanisme serta prosedur resmi sebagaimana diatur pemerintah.

Dari setiap korban yang berhasil diberangkatkan secara ilegal, tersangka diketahui meraup keuntungan pribadi berkisar Rp6 juta hingga Rp7 juta.

Penangkapan di Karawang dan Penyitaan Barang Bukti

Menindaklanjuti laporan yang dikoordinasikan BP3MI, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel melakukan serangkaian penyelidikan dan mengamankan tersangka di sebuah rumah makan di wilayah Karawang, Jawa Barat, pada Minggu lalu.

Dalam proses penegakan hukum ini, penyidik telah menghimpun keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen pendukung. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain:

 * 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo

 * 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung

 * 1 (satu) buah paspor

 * 2 (dua) lembar bukti transaksi rekening tahapan Bank BCA, termasuk atas nama korban berinisial EA

Jeratan Hukum dan Imbauan Kepada Masyarakat

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 455 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 81 juncto Pasal 69 serta Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun," tegas Kombes Pol Andes Purwanti.

Polda Sumsel mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran bekerja ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan menarik yang tidak menempuh jalur resmi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan PMI serta melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menerima tawaran kerja yang beredar di media sosial. (Indra/Red)

Share:

Kamis, 19 November 2026

Hadapi Cuaca Ekstrem, PLN UP3 Palembang Gelar Edukasi Keselamatan Listrik di Sungai Buah


Palembang, 20 November 2026 – Menghadapi potensi cuaca ekstrem dan meningkatnya intensitas hujan, PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palembang terus memperkuat langkah preventif guna menjaga keselamatan masyarakat dari risiko bahaya kelistrikan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi keselamatan ketenagalistrikan kepada warga Kelurahan Sungai Buah, Kota Palembang.

Kegiatan ini merupakan langkah proaktif PLN dalam meningkatkan literasi serta kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya listrik, khususnya saat musim hujan yang rentan disertai angin kencang, sambaran petir, genangan air, hingga pohon tumbang yang dapat mengganggu jaringan distribusi listrik.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Diksi Erfani Umar, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama PLN dalam setiap operasional ketenagalistrikan. Menurutnya, keandalan pasokan listrik harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat melalui edukasi dan peningkatan kesadaran sejak dini.

“Keselamatan masyarakat merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar dalam setiap aktivitas operasional PLN. Terlebih saat musim hujan, potensi risiko kelistrikan dapat meningkat akibat cuaca ekstrem maupun kondisi lingkungan di sekitar jaringan listrik. Karena itu, PLN terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan kolaborasi dengan masyarakat agar setiap potensi bahaya dapat dikenali dan diantisipasi sejak dini,” ujar Diksi.

Diksi menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dari risiko kelistrikan. Ia mengajak seluruh pelanggan untuk menerapkan kepedulian sederhana di lingkungan masing-masing serta memanfaatkan kanal layanan resmi PLN jika menemukan kondisi jaringan yang berpotensi membahayakan.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari budaya keselamatan ketenagalistrikan. Kepedulian sederhana, seperti menjaga jarak aman dari jaringan listrik, memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik, serta segera melaporkan potensi gangguan melalui PLN Mobile, merupakan langkah nyata untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bagi PLN, listrik yang andal harus senantiasa diiringi dengan keselamatan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Palembang, Arif Azanny, menjelaskan bahwa sosialisasi di Kelurahan Sungai Buah merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PLN dalam mempererat sinergi dengan warga guna menjaga keamanan infrastruktur kelistrikan di lingkungan permukiman.

“PLN tidak hanya berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal, tetapi juga memastikan masyarakat memahami pentingnya penggunaan listrik secara aman. Melalui edukasi ini, kami berharap warga Kelurahan Sungai Buah semakin peduli terhadap kondisi instalasi listrik di rumah maupun lingkungan sekitar, sehingga potensi kecelakaan akibat listrik dapat dicegah bersama,” ungkap Arif.

Dalam sesi pemaparan materi, Staf K3L dan Keamanan PLN UP3 Palembang, Muhammad Lega Apran, menjelaskan berbagai risiko kelistrikan di lingkungan masyarakat, mulai dari bahaya sengatan listrik, penggunaan instalasi yang tidak sesuai standar, bahaya pencurian listrik, hingga aktivitas berisiko di dekat jaringan distribusi.

Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah menjaga jarak aman pepohonan dari jaringan listrik. Pertumbuhan dahan dan ranting yang terlalu dekat dengan kabel penghantar berisiko memicu gangguan pasokan maupun bahaya listrik, terutama saat diterpa hujan deras dan angin kencang.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan pepohonan di sekitar jaringan listrik tetap berada pada jarak aman minimal tiga meter. Apabila terdapat dahan atau pohon yang berpotensi menyentuh jaringan, masyarakat tidak diperkenankan melakukan pemangkasan sendiri. Segera koordinasikan dengan PLN agar penanganan dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan perlengkapan keselamatan sesuai standar,” jelas Lega.

Selain itu, PLN mengingatkan warga untuk menerapkan langkah kewaspadaan berikut saat terjadi cuaca ekstrem:

  • Menghindari aktivitas di sekitar jaringan listrik dan tidak berteduh di bawah pohon yang berdekatan dengan tiang atau kabel listrik saat hujan lebat dan angin kencang.
  • Tidak menyentuh kabel listrik yang putus maupun tiang listrik yang miring atau mengalami kerusakan.
  • Menjauhi genangan air atau banjir yang berpotensi bersentuhan dengan instalasi listrik, serta segera memutus aliran listrik dari sumber utama (MCB) jika air mulai memasuki rumah dan kondisi memungkinkan dilakukan secara aman.

Apabila masyarakat menemukan kabel putus, tiang miring, pohon tumbang yang mengenai jaringan, atau kondisi berbahaya lainnya, warga diimbau segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123 agar petugas dapat segera melakukan penanganan.

Melalui kegiatan edukasi ini, PLN UID S2JB berharap budaya sadar keselamatan ketenagalistrikan semakin mengakar di tengah masyarakat, sehingga kehadiran listrik dapat terus mendukung aktivitas warga Kota Palembang secara andal, aman, dan berkelanjutan.

(Indra/Red)

Share:

Duta Muda BPJS, Pelajar Penggerak Literasi JKN


Jakarta – Pelibatan generasi muda menjadi salah satu strategi BPJS Kesehatan untuk memperluas jangkauan edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui program Duta Muda, BPJS Kesehatan telah menetapkan Duta Muda terbaik tingkat nasional tahun 2026. Melalui program ini, generasi muda dinilai mampu menghadirkan gagasan dan pendekatan kreatif dalam meningkatkan literasi JKN di masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan generasi muda memiliki potensi besar dalam menyebarluaskan informasi JKN. Kedekatan mereka dengan perkembangan teknologi digital menjadi peluang untuk menghadirkan komunikasi yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak edukasi JKN di lingkungannya masing-masing. Kami ingin memberikan ruang untuk menyebarluaskan informasi JKN dengan pendekatan yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan karakter generasi muda. Kami berharap mereka tidak hanya mengenal Program JKN, tetapi juga mampu mengajak lingkungan sekitarnya memahami pentingnya perlindungan kesehatan,” ujar Pujo, Kamis (12/11).

Antusiasme terhadap program Duta Muda BPJS Kesehatan juga terlihat dari jumlah pendaftar yang terus meningkat. Tahun ini, tercatat sebanyak 1.889 pelajar mendaftar dari seluruh wilayah Indonesia, meningkat dari tahun 2025 yang tercatat 1.472 pendaftar. Peningkatan ini menunjukkan bukan hanya ingin terlibat dalam penyebarluasan informasi JKN, namun banyak generasi muda yang semakin menyadari pentingnya Program JKN dan ingin mengajak masyarakat di sekitarnya untuk lebih memahami manfaat JKN.

Dari proses tersebut, terdapat 126 Duta Muda BPJS Kesehatan terpilih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran tersebut menjadi kekuatan untuk memperluas jangkauan edukasi JKN hingga ke tingkat daerah. Masing-masing Duta Muda diharapkan memiliki strategi dan pendekatan komunikasi tersendiri dalam menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan BPJS Kesehatan untuk menyebarluaskan informasi JKN.

Untuk itu, lanjut Pujo, diperlukan pembinaan dan penguatan secara berkelanjutan agar mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap informasi dan kebijakan JKN, sekaligus mampu menyampaikannya dengan cara yang kreatif sesuai karakteristik audiens masing-masing.

“Yang terpenting bukan hanya bagaimana mereka terpilih sebagai Duta Muda terbaik, tetapi bagaimana mereka dapat menjalankan peran tersebut secara berkelanjutan. Kami berharap para Duta Muda mampu mengedukasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus menjadi penghubung informasi JKN di lingkungan sekitarnya,” ujar Pujo.

Dengan keterlibatan Duta Muda, Pujo berharap penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan kanal komunikasi resmi BPJS Kesehatan, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan komunikasi antarteman sebaya.

Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen, Abdullah Faqih menyebut pendidikan, kesehatan, dan penguatan karakter memiliki keterkaitan erat dalam mempersiapkan generasi masa depan Indonesia. Generasi yang ingin dibangun bukan hanya sehat dan cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter serta keterampilan sosial yang baik.

"Kesehatan menjadi fondasi agar anak dapat belajar dan tumbuh optimal, sementara kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi," jelas Faqih.

Di sisi lain, Faqih juga mengapresasi upaya BPJS Kesehatan yang telah menghadirkan Program Duta Muda untuk membantu pemerintah dalam menciptakan generasi emas. Ia mengajak para Duta Muda untuk tidak berhenti pada pencapaian sebagai pemenang kompetisi, tetapi mulai mengambil peran sebagai penggerak perubahan di lingkungannya masing-masing.

Ia mengajak para Duta Muda untuk mulai menjadi teladan dari diri sendiri, mengajak teman sebaya melalui kreativitas dan kemampuan komunikasi yang dimiliki, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif dan proyek sederhana yang bermanfaat.

"Kompetisi berakhir hari ini, tetapi kepemimpinan dimulai esok. Jadilah generasi yang bukan hanya sehat dan cerdas, tetapi juga mampu menggerakkan orang lain untuk hidup lebih sehat," pesannya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Chaca Annisa mengapresiasi keterlibatan generasi muda, khususnya para pelajar, yang turut mengambil peran sebagai duta dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah. Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai penggerak komunikasi di lingkungan sebayanya. Terlebih, komitmen untuk mengedepankan komunikasi yang inklusif menjadi nilai penting agar informasi mengenai program-program Presiden dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Anak-anak muda, khususnya para pelajar, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak sekaligus penyambung informasi di tengah masyarakat. Kami mengapresiasi semangat mereka yang tetap memegang prinsip komunikasi inklusif, bukan eksklusif. Dengan kreativitas dan jejaring yang dimiliki, generasi muda dapat turut memastikan informasi mengenai program pemerintah tersampaikan secara benar, luas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Direktur Kerja Sama dan Kemitraan Badan Gizi Nasional, Suwatin mengaku bangga melihat keterlibatan anak-anak muda yang telah memahami dan menjadikan Program MBG sebagai bagian dari inisiatif mereka. Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mendorong kolaborasi yang mampu menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, ia berharap hal ini dapat menjadi ikhtiar bersama untuk mendorong semakin banyak anak muda berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan positif serta mengambil peran dalam menyebarluaskan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat.

Adapun nama-nama finalis Duta Muda BPJS Kesehatan Tahun 2026 yaitu Nurjihan Syahira Ginting dari SMA Negeri 2 Kisaran, Diana Earlene Ghazwani dari SMA Negeri 4 Padang, Cindy Valencia dari SMA Ignatius Global School Palembang, Clara Chinara dari SMA Tarakanita Citra Raya, Afra Nayla Sakhi dari SMA Negeri 2 Cirebon, Joana Zoe Gracia dari SMA Negeri 3 Yogyakarta, Keisha Arethabell Santoso dari SMA Negeri 1 Pasuruan, Akhmad Maulana Ishaq dari SMA Negeri 1 Muara Teweh, Naila Kamila dari SMA Islam Athirah 1 Makassar, Janitra Ayu Padmarini dari SMA Negeri 3 Kota Palu, Lusia Catrin Cintya Beka dari SMA Katolik Syuradikara Ende, Nayza Putri Amas dari SMA Negeri 1 Manokwari.

Berikut nama pemenang Duta Muda BPJS Kesehatan Tahun 2026:

- Juara 1 : Joana Zoe Gracia dari SMA Negeri 3 Yogyakarta

- Juara 2 : Diana Earlene Ghazwani dari SMA Negeri 4 Padang

- Juara 3 : Clara Chirana dari SMA Tarakanita Citra Raya

- Juara Favorit : Janitra Ayu Padmarini dari SMA Negeri 3 Kota Palu

- Duta Muda dengan Rencana Program Kerja Terbaik : Afra Nayla Sakhi dari SMA Negeri 2 Cirebon

- Duta Muda dengan Konten Video Edukasi Terbaik : Nayza Putri Amas dari SMA Negeri 1 Manokwari

(Indra/Red)

Share:

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat


Jakarta – Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan. Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor. 

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP. 

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti - Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11). 

Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan. 

Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial. Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. 

"Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi," tegas Pujo. 

Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan. 

INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama. Melalui inisiatif 

tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan. 

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif. 

Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. 

"Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Vetty. 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan. 

Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan. "Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif," kata Cak Imin. 

Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

"Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN," tegas Cak Imin. 

Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain: 

Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik 

Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si 

Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D 


Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik 

Terbaik 1 : Kabupaten Purbalingga 

Terbaik 2 : Kota Medan 

Terbaik 3 : Kabupaten Banyumas 


Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik 

Terbaik 1 : Provinsi Bali 

Terbaik 2 : Provinsi Riau 

Terbaik 3 : Provinsi Jawa Barat 


Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik 

Terbaik 1 : Kabupaten Kotawaringin Barat 

Terbaik 2 : Kabupaten Karawang 

Terbaik 3 : Kabupaten Sukabumi 


Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik 

Terbaik 1 : Provinsi Bali 

Terbaik 2 : Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Terbaik 3 : Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Indra/Red)

Share:

Selamatkan 6.115 Jiwa, Polda Sumsel Musnahkan Ratusan Gram Sabu dan Cairan Etomidate


PALEMBANG – Upaya Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan dalam menekan peredaran gelap narkotika berhasil menyelamatkan sedikitnya 6.115 jiwa masyarakat dari ancaman penyalahgunaan barang haram tersebut. Capaian ini ditegaskan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang berlangsung di Lapangan Apel Ditresnarkoba Polda Sumsel, Palembang, Jumat (20/11/2026).

Dalam pemusnahan yang dilakukan menggunakan mesin blender tersebut, aparat memusnahkan ratusan gram sabu, belasan butir ekstasi, hingga cairan etomidate yang disita dari pengungkapan 13 laporan polisi dengan total 18 orang tersangka. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dukungan Polda Sumsel terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas narkoba.

Berdasarkan data Ditresnarkoba Polda Sumsel, total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan dalam rangkaian pengungkapan tersebut mencapai 602,618 gram sabu, 20 butir ekstasi, dan 4,8 mililiter cairan etomidate. Dari jumlah tersebut, sebanyak 599,766 gram sabu, 16 butir ekstasi, dan 1,9 mililiter etomidate dimusnahkan, sementara sisanya disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan serta uji laboratorium.

Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, AKBP God Parlasro Sinaga, S.H., S.I.K., M.H., menekankan bahwa pemusnahan ini bukan sekadar prosedur penegakan hukum, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan transparansi kepolisian dalam melindungi masa depan masyarakat Sumatera Selatan.

"Setiap gram narkotika yang berhasil kami sita dan musnahkan berarti ada masyarakat yang berhasil kami lindungi dari dampak penyalahgunaan narkoba. Ini bukan hanya tentang penindakan hukum, tetapi tentang menyelamatkan masa depan generasi muda dan menjaga ketahanan sosial masyarakat Sumatera Selatan," tegas AKBP God.

Lima Pengungkapan Besar Penopang Penyelamatan

Tingginya jumlah jiwa yang berhasil diselamatkan tersebut tidak lepas dari keberhasilan jajaran Ditresnarkoba memutus jaringan distribusi narkotika dalam jumlah besar. Dari 13 laporan polisi, terdapat lima pengungkapan menonjol di sejumlah wilayah Sumatera Selatan:

 * Muara Enim (200,8 gram sabu): Melalui perkara LP/A/181/X/2026/Ditresnarkoba tertanggal 13 Oktober 2026 di Jalan Karang Mulya, Kecamatan Lubai Ulu, petugas mengamankan dua tersangka, Riski Saputra dan Andre Setiawan. Sebanyak 200,4 gram sabu dari perkara ini dimusnahkan.

 * Ogan Komering Ilir / OKI (95,3 gram sabu): Dalam perkara LP/A/194/XI/2026/Ditresnarkoba tertanggal 13 November 2026 di Simpang Tiga Sungai Baung, Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, polisi meringkus Ferry Sunifil alias Ferry Bin M. Isa (Alm) dengan barang bukti yang dimusnahkan seberat 95 gram.

 * Penukal Abab Lematang Ilir / PALI (95,2 gram sabu): Berdasarkan LP/A/192/XI/2026/Ditresnarkoba tertanggal 11 November 2026 di Desa Sungai Ibul, petugas menangkap tersangka Aliman Bin Alimudin, dengan 94,65 gram sabu di antaranya dimusnahkan.

 * Palembang - Kertapati (92,55 gram sabu): Tercatat dalam LP/A/169/IX/2026/Ditresnarkoba tertanggal 17 September 2026 di Jalan Abikusno Cokro Suyoso, Lorong Putra, polisi mengamankan tersangka Elnino Valency Bin M. Taufik beserta barang bukti yang dimusnahkan seberat 92,4 gram.

 * Palembang - Kalidoni (49,756 gram sabu): Melalui LP/A/189/XI/2026/Ditresnarkoba tertanggal 8 November 2026 di Jalan R.E. Martadinata, petugas mengamankan dua tersangka, Yopi Marliansyah dan Yusdarni Bin Ruslan, dengan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 49,581 gram.

Polda Sumsel menegaskan akan terus menggencarkan operasi pemberantasan narkotika hingga ke akar jaringan distribusi. Kepolisian juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan sekitar dan segera melaporkan segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. (Indra/Red)

Share:

Pesan Herman Deru di Seminar Pendidikan HGN 2026: Guru Inspiratif Tak Pernah Berhenti Belajar


PALEMBANG, 19 November 2026 – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menegaskan bahwa kunci utama menjadi pendidik yang inspiratif adalah kemauan untuk terus belajar dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki.

Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Herman Deru saat membuka Seminar Pendidikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2026 di The Sultan Convention Center, Palembang, Kamis (19/11/2026).

“Guru inspiratif adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar, kreatif dalam mengajar, terbuka terhadap perubahan, dan mampu membangkitkan rasa ingin tahu murid. Guru juga harus mengajarkan keberanian untuk bertanya, berpikir kritis, serta menemukan solusi,” ujar Herman Deru dalam sambutannya.

Menurut Gubernur, peringatan Hari Guru Nasional bukan sekadar momentum seremonial untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan tanpa tanda jasa. Lebih dari itu, momen ini harus menjadi ruang refleksi atas besarnya peran dan tanggung jawab guru dalam membentuk karakter serta masa depan generasi penerus bangsa.

Menghadapi pesatnya perkembangan zaman, Herman Deru mengajak para tenaga pendidik untuk adaptif dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperkaya proses pembelajaran. Kendati demikian, ia mengingatkan agar kecanggihan teknologi tidak menghilangkan sentuhan kemanusiaan, perhatian tulus, serta keteladanan seorang guru.

Ia juga menekankan pentingnya kepekaan guru dalam memahami kebutuhan setiap peserta didik, menghargai setiap kemajuan sekecil apa pun, dan menciptakan suasana sekolah yang nyaman serta menyenangkan untuk belajar dan berkembang.

Kepada para kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan di Sumsel, Herman Deru berpesan agar terus membuka ruang bagi para guru untuk berkembang, berkolaborasi, dan menghasilkan karya. Apresiasi terhadap pengabdian guru, lanjutnya, harus terus diperkuat melalui budaya pendidikan yang saling mendukung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd., menyampaikan bahwa semangat belajar dan berinovasi para guru tersebut turut diwadahi dalam rangkaian peringatan HGN 2026 di Sumsel.

“Rangkaian peringatan Hari Guru Nasional tahun ini turut menampilkan berbagai hasil karya guru yang informatif, kreatif, dan melek teknologi. Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin banyak guru di Sumsel yang mampu mengembangkan kemampuan dan menghasilkan inovasi dalam dunia pendidikan,” tutup Mondyaboni. (Indra/Red)

Share:

Dukung Program Prioritas Presiden, Polda Sumsel Bersama BNNP dan Ditjenpas Gelar Razia di 19 Lapas dan Rutan

PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumsel menggelar konferensi pers hasil Operasi Sarang Narkoba di Lapas Kelas I Palembang, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut memaparkan hasil razia gabungan secara serentak di 19 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di wilayah Sumatera Selatan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., memimpin langsung penyampaian hasil operasi dengan didampingi Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Hisar Siallagan, S.I.K., M.M., Kakanwil Ditjenpas Sumsel Dr. Gun Gun Gunawan, A.Md.IP., S.H., M.H., Dirresnarkoba Polda Sumsel Kombes Pol Patar Marlon Hasudungan Silalahi, S.I.K., serta Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Operasi gabungan tersebut dilaksanakan pada Rabu (18/11/2026), mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai, dengan sasaran 117 blok hunian di 19 lapas dan rutan, baik di Kota Palembang maupun kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Selatan. Sebanyak 2.259 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari unsur Ditresnarkoba, Satbrimob, jajaran Polres dan Polrestabes, BNNP dan BNNK, petugas pemasyarakatan, serta instansi terkait lainnya.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan dan tes urine secara acak terhadap 777 warga binaan pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 741 warga binaan dinyatakan negatif narkotika, sedangkan 36 lainnya terindikasi positif. Dari jumlah tersebut, 31 orang berasal dari Lapas Pakjo dan lima orang dari Lapas Merah Mata Palembang.

Selain pemeriksaan urine, petugas gabungan juga melakukan penggeledahan terhadap blok-blok hunian. Dari hasil penggeledahan tersebut, tidak ditemukan barang bukti narkotika. Namun, petugas mengamankan enam unit telepon genggam yang merupakan barang terlarang di lingkungan pemasyarakatan, masing-masing tiga unit di Lapas Kelas IIB Kayu Agung dan tiga unit di Lapas Kelas III Surulangun.

Terhadap 36 warga binaan yang terindikasi positif, jajaran pemasyarakatan menyiapkan tindak lanjut berupa pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), asesmen, pencatatan pelanggaran berat dalam Register F, serta penempatan di sel pengasingan paling lama 12 hari. Selain itu, mereka juga akan mengikuti program rehabilitasi khusus dengan melibatkan BNNP dan BNNK setempat.

Langkah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam paparan hasil kegiatan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa operasi serentak ini merupakan bagian dari komitmen Polda Sumsel dalam memperkuat pemberantasan narkotika melalui sinergi lintas instansi. Ia juga menyampaikan sejumlah capaian penindakan selama 40 hari masa kepemimpinannya.

Dalam kurun waktu tersebut, Polda Sumsel bersama pemangku kepentingan telah menindak 358 lokasi dengan mengerahkan 7.231 personel gabungan, menetapkan 160 tersangka, mengamankan 20 bandar narkoba, serta memfasilitasi 405 warga untuk menjalani rehabilitasi bersama BNN.

“Upaya pemberantasan narkoba ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di setiap sudut wilayah Sumatera Selatan untuk melindungi masyarakat, sekaligus implementasi langsung dari kebijakan dan program prioritas Presiden Republik Indonesia,” ujar Irjen Pol Rony Samtana.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Hisar Siallagan, S.I.K., M.M., mengapresiasi sinergi lintas instansi dalam pelaksanaan operasi tersebut. BNNP Sumsel juga menyatakan kesiapan untuk mengawal proses asesmen terpadu dan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi warga binaan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjenpas Sumsel Dr. Gun Gun Gunawan, A.Md.IP., S.H., M.H., menyampaikan dukungan jajaran pemasyarakatan terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika dan penggunaan alat komunikasi ilegal di dalam lapas maupun rutan. Keterbukaan terhadap pelaksanaan pemeriksaan bersama aparat penegak hukum menjadi bagian dari komitmen menjaga lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses pembinaan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menambahkan bahwa penyampaian hasil operasi kepada publik merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kami memastikan setiap langkah penegakan hukum dan sinergi lintas instansi berjalan secara profesional, transparan, dan terukur demi menjaga keamanan serta melindungi generasi bangsa dari bahaya narkotika,” tegas Nandang.

Polda Sumsel bersama BNNP Sumsel dan Kanwil Ditjenpas Sumsel akan terus memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, termasuk melalui pengawasan di lingkungan pemasyarakatan, penegakan aturan, serta asesmen dan rehabilitasi bagi warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Polisi Bersama Masyarakat.

(Indra/Red)

Share:

Polres Muratara Tangkap Perempuan Diduga Pengedar Sabu di Karang Dapo, 3,99 Gram Barang Bukti Disita


MUSI RAWAS UTARA* – Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Utara (Muratara), Polda Sumatera Selatan, mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Dusun Tebing, Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara.

Dalam pengungkapan yang berlangsung Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 10.30 WIB tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial I (40), yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Dari tangan perempuan tersebut, petugas menyita sembilan paket sabu dengan berat bruto 3,99 gram.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya seorang perempuan yang diduga menjual narkotika di kawasan tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personel Satresnarkoba Polres Muratara melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud.

Setibanya di Dusun Tebing, Desa Rantau Kadam, petugas mendapati seorang perempuan yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima. Polisi kemudian melakukan penangkapan disertai penggeledahan badan dan pakaian.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sembilan paket plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut disimpan di dalam sebuah dompet kecil berwarna cokelat dan toples minyak rambut merek Gatsby.

Adapun barang bukti narkotika yang diamankan terdiri dari delapan paket plastik klip bening ukuran kecil dan satu paket ukuran sedang, dengan total berat bruto 3,99 gram.

Selain narkotika, polisi turut menyita sejumlah barang lainnya berupa satu dompet kecil berwarna cokelat, satu celana panjang berwarna biru, satu helai tisu putih, satu plastik hitam, satu toples minyak rambut merek Gatsby, serta uang tunai sebesar Rp350.000.

Selanjutnya, perempuan tersebut beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Muratara untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan laporan kepolisian, tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres Muratara AKBP ARDY AGUNG PERMADI, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran Polres Muratara akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika yang berpotensi merusak kehidupan masyarakat.

Menurutnya, informasi dari masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam membantu kepolisian mengungkap tindak pidana narkotika. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol *NANDANG MU'MIN WIJAYA, S.I.K., M.H.*, mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi sehingga dugaan peredaran narkotika tersebut dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Ia menegaskan bahwa Polda Sumsel bersama seluruh jajaran akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika melalui penegakan hukum dan kerja sama dengan masyarakat.

Polda Sumsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi melindungi generasi muda dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Sumatera Selatan. (Indra/Red)

Share:

Polda Sumsel melalui Polres Prabumulih Ungkap Peredaran 50 Cartridge Etomidate Bermotif Squid Game


PRABUMULIH — Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih, Polda Sumatera Selatan, mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis cartridge etomidate di Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap seorang perempuan berinisial RM (31) dan menyita 50 cartridge etomidate dengan berat bruto 426,5 gram.

Pengungkapan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) di area parkir Rumah Makan Siang Malam, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih. Selain puluhan cartridge yang dikemas dalam plastik bertuliskan Squid Game, petugas turut mengamankan uang tunai Rp1.400.000, satu unit telepon genggam merek Honor berwarna abu-abu, serta satu tas ransel berwarna abu-abu.

Kasus ini terungkap setelah tim operasional Satresnarkoba Polres Prabumulih menerima informasi mengenai rencana transaksi narkotika jenis cartridge etomidate di wilayah hukumnya. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan, memetakan lokasi, serta mengidentifikasi ciri-ciri terduga pelaku.

Pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, petugas melaksanakan teknik penyamaran pembelian atau undercover buy di lokasi yang telah ditentukan. Kasat Resnarkoba Polres Prabumulih AKP Fitrawadi kemudian memimpin pengerahan Kanit Idik I Ipda Ade Yus Barianto bersama tim operasional menuju lokasi transaksi sekitar pukul 15.00 WIB.

Petugas selanjutnya mengamankan RM saat diduga hendak menyerahkan barang tersebut. Dengan disaksikan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, petugas melakukan penggeledahan terhadap tas ransel milik tersangka. Dari dalam tas ditemukan sebuah kotak yang dilapisi lakban hitam berisi 50 cartridge etomidate dalam kemasan plastik bertuliskan Squid Game.

Berdasarkan pemeriksaan awal, RM mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang pemasok berinisial D yang berasal dari Kota Palembang. Pemasok tersebut saat ini masih dalam pencarian petugas dan menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka RM diproses berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyidik juga telah mengirimkan sampel barang bukti ke laboratorium forensik serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses pemberkasan lebih lanjut.

Kapolres Prabumulih AKBP Gunarto, S.I.K., M.H., M.Tr.Mil., mengapresiasi langkah cepat jajarannya dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis cartridge etomidate di wilayah Kota Prabumulih. Ia menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri pemasok barang tersebut.

“Kami tidak memberi ruang sedikit pun bagi para pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Prabumulih, dan penyidik terus memburu pemasok utamanya untuk membongkar jaringan ini hingga tuntas,” tegas Gunarto.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen Polda Sumsel bersama seluruh polres jajaran dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

“Polda Sumsel bersama seluruh polres jajaran akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan narkotika demi menyelamatkan masyarakat, dan kami mengajak seluruh elemen warga untuk terus bersinergi menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan,” ujar Nandang.

Saat ini, Satresnarkoba Polres Prabumulih masih melakukan pengembangan penyidikan untuk mencari pemasok berinisial D dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Polda Sumsel mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan informasi terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada kantor kepolisian terdekat.

Polisi Bersama Masyarakat.

(Indra/Red)

Share:

Reses di SMAN 4 Palembang, DPRD Sumsel Dorong Digitalisasi Sekolah dan Pemerataan Fasilitas

 


PALEMBANG – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I berkomitmen mendorong percepatan digitalisasi sekolah serta pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Komitmen tersebut mengemuka saat jajaran wakil rakyat menggelar kegiatan Reses Masa Sidang VII Tahun 2026 di SMA Negeri 4 Palembang.

Dalam pertemuan tersebut, dorongan penguatan teknologi pembelajaran salah satunya disuarakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana sekaligus guru Geografi SMAN 4 Palembang, Apris Asmoro. Ia mengungkapkan perlunya dukungan perangkat dan akses digital yang memadai agar para guru mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi pembelajaran, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ia berharap pemerintah tidak hanya menuntut guru untuk melek teknologi, tetapi juga melengkapinya dengan fasilitas dan pelatihan yang dibutuhkan. Selain sarana digital, Apris turut mengusulkan pengadaan pendingin ruangan (AC) untuk aula serta pembangunan musala sekolah guna menunjang kenyamanan aktivitas siswa.

Menanggapi usulan tersebut, anggota DPRD Sumsel Romiana Hidayati menyatakan kesiapannya memperjuangkan program digitalisasi pendidikan melalui pembahasan bersama Dinas Pendidikan. Sejumlah langkah yang dapat didorong antara lain penyediaan perangkat digital bagi guru, pelatihan pemanfaatan AI, pemerataan akses internet sekolah, hingga pengembangan sekolah percontohan berbasis teknologi.

Sementara itu, terkait kebutuhan pengadaan AC aula dan pembangunan musala sekolah, Romiana menyarankan agar pihak sekolah mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), salah satunya melalui Bank Sumsel Babel.

Selain digitalisasi, isu ketimpangan sarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok juga menjadi sorotan utama. Zikri, siswa SMAN 4 Palembang, menilai hingga kini belum semua pelajar di Sumatera Selatan mendapatkan dukungan fasilitas belajar yang setara. Di sejumlah daerah pedalaman, siswa masih harus melewati akses jalan perkebunan yang rawan serta terkendala keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik.

Anggota DPRD Sumsel Muhamad Toha mengakui bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Menurutnya, DPRD akan mengawal kebutuhan anggaran pendidikan bersama Dinas Pendidikan, sekaligus mendorong koordinasi lintas sektor—termasuk dengan pihak PLN—agar layanan listrik dan internet di daerah pelosok dapat setara dengan perkotaan.

Dalam dialog yang sama, siswi SMAN 4 Palembang, Aqila Nabila, juga menyuarakan pentingnya pelibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan pemerintah agar kebijakan yang lahir tidak hanya berdasar pada sudut pandang orang dewasa. Muhamad Toha merespons positif hal tersebut dengan membuka peluang mengundang perwakilan pelajar SMA untuk berdialog saat pembahasan peraturan daerah yang berkaitan dengan kepentingan generasi muda.

Aspirasi lain datang dari tenaga pendidik, Siti Nur Amalia, yang mempertanyakan lonjakan potongan pajak penghasilan dari tarif 5 persen menjadi 15 persen setelah dirinya naik pangkat dari golongan III ke golongan IV. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Sumsel Abdullah Taufik menjelaskan bahwa aturan perpajakan memiliki regulasi tersendiri, namun masukan mengenai beban selisih tarif bagi guru tersebut tetap layak diteruskan kepada instansi terkait sebagai bahan evaluasi.

Kegiatan reses ini dihadiri oleh rombongan DPRD Sumsel Dapil I yang dikoordinatori H. Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Fraksi Demokrat), bersama Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra), Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Muhamad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), serta Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem).

Kepala SMA Negeri 4 Palembang, Sutami Hamdani, M.Pd., menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan rombongan DPRD Sumsel tersebut. Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan siswa dan guru dapat dibawa ke rapat paripurna DPRD serta diteruskan kepada Pemerintah Kota Palembang maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera direalisasikan.

Melalui serap aspirasi ini, upaya peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Selatan diharapkan berjalan selaras antara pemenuhan infrastruktur dasar yang merata dan kesiapan menghadapi era pembelajaran berbasis digital. (Indra/Red)

Share:

Rabu, 18 November 2026

Serap Aspirasi di SMAN 10 Palembang, Chairul S. Matdiah Kawal Usulan Fasilitas dan Distribusi Air Bersih


PALEMBANG — Koordinator Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., berkomitmen mengawal pemenuhan fasilitas pendidikan serta perbaikan distribusi air bersih di SMA Negeri 10 Palembang. Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan reses Masa Sidang VII Tahun 2026 di sekolah tersebut, Senin (16/11/2026).

Dalam kunjungan serap aspirasi ini, Chairul hadir bersama lima anggota DPRD Sumsel Dapil I lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra). Wilayah kerja Dapil I sendiri meliputi sembilan kecamatan di Kota Palembang, yaitu Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.

Dalam dialog bersama jajaran guru dan siswa, Chairul menekankan bahwa reses merupakan wadah resmi bagi legislatif untuk mendengarkan secara langsung kendala operasional di sekolah. Seluruh catatan yang terkumpul akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel untuk selanjutnya diperjuangkan agar dapat direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujar politisi Fraksi Demokrat tersebut.

Agar usulan pengadaan fasilitas sekolah dapat diproses sesuai mekanisme penganggaran daerah, Chairul mendorong pihak SMAN 10 Palembang segera menyiapkan proposal resmi. Selain menyerap aspirasi, ia juga memaparkan tiga fungsi utama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi anggaran (budgeting) pada pembahasan APBD, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur.

Merespons pertanyaan terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Chairul memastikan isu tersebut menjadi atensi legislatif seiring adanya rencana penyesuaian mekanisme status kepegawaian dari pemerintah.

Senada dengan Chairul, Anggota DPRD Sumsel Dapil I, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos., menegaskan kesiapan dewan untuk menjadi jembatan antara kebutuhan sekolah dan eksekutif melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” kata Aryuda, sembari turut mengingatkan pihak sekolah untuk segera mengajukan proposal perbaikan fasilitas maupun pemenuhan sarana pendidikan.

Sementara itu, Abdullah Taufik, S.E., M.M., menambahkan bahwa dialog di SMAN 10 Palembang memotret berbagai persoalan secara utuh, mulai dari kebutuhan internal sekolah, isu PPPK, hingga masalah sosial warga Kota Palembang.

“Hari ini kami dari Dapil I turun langsung ke SMAN 10 Palembang. Ada beberapa pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan, terutama terkait fasilitas sekolah, PPPK, serta persoalan sosial masyarakat. Semua aspirasi ini kami serap dan akan kami laporkan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa segera diperjuangkan dan direalisasikan,” ungkap Abdullah Taufik.

Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala SMAN 10 Palembang, Lili Rahmawati, S.Pd., M.M., menyampaikan apresiasi atas perhatian rombongan DPRD Sumsel Dapil I. Ia merinci sejumlah kebutuhan mendesak yang diusulkan pihak sekolah, antara lain bantuan perangkat sound system, kejelasan teknis penerapan aturan kedisiplinan jam kerja guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pukul 16.00 WIB, serta solusi atas distribusi air bersih.

Terkait kendala air bersih, Lili menjelaskan bahwa kapasitas tandon penampungan air di sekolah sebenarnya sudah mencukupi, namun pasokan distribusi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih belum optimal.

“Kami berharap persoalan distribusi air ini bisa dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan bahwa anggota DPRD Sumsel akan membantu mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pihak PDAM agar distribusi air ke sekolah bisa lebih baik,” pungkas Lili. (Indra/Red)

Share:

Lewat Reses DPRD Sumsel Dapil I, SMAN 1 Palembang Usulkan Perbaikan Gedung dan Sarana Penunjang Belajar

 


PALEMBANG — SMA Negeri 1 Palembang mengusulkan sejumlah perbaikan infrastruktur sekolah serta sarana penunjang pembelajaran saat menerima kunjungan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I, Kamis (19/11/2026).

Kunjungan serap aspirasi tersebut dipimpin oleh Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Fraksi Demokrat), bersama anggota DPRD Sumsel Dapil I lainnya, yakni:

 * Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra)

 * Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar)

 * Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem)

 * Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan)

 * Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS)

Plh. Kepala SMAN 1 Palembang, Minsarni, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan reses menjadi kesempatan penting bagi seluruh warga sekolah untuk berdialog langsung dengan wakil rakyat. Dalam kesempatan itu, pihak sekolah turut melibatkan para siswa agar dapat menyuarakan kebutuhan serta aspirasi mereka secara terbuka.

Menurut Minsarni, usulan utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan kondisi fisik bangunan sekolah serta fasilitas olahraga yang membutuhkan pembenahan.

"Tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan, di antaranya masalah gedung sekolah yang memerlukan perbaikan serta fasilitas olahraga yang kondisinya sudah mulai kurang bagus. Harapannya ini bisa mendapat perhatian dan perbaikan dari pihak dewan," ujar Minsarni saat diwawancarai usai kegiatan.

Ia menegaskan, pihak sekolah sangat berharap seluruh usulan yang lahir dari aspirasi para siswa dan warga sekolah tersebut dapat segera direalisasikan guna menciptakan lingkungan belajar mengajar yang lebih optimal di SMAN 1 Palembang.

Bahas Peluang Pengangkatan P3K Menjadi PNS

Selain menampung aspirasi terkait perbaikan gedung dan fasilitas sekolah, anggota DPRD Sumsel Dapil I, Abdullah Taufik, S.E., M.M., juga memberikan penjelasan mengenai kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di sektor pendidikan.

Abdullah Taufik memaparkan perkembangan terbaru hasil koordinasi dan pertemuan dengan kementerian terkait serta Sekretariat Negara. Ia menyampaikan adanya rencana kebijakan pemerintah untuk mengangkat status P3K menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta peningkatan status bagi P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.

"Sesuai dengan informasi yang kita dapat setelah pertemuan dengan kementerian terkait, seyogyanya P3K itu akan segera diangkat menjadi PNS, dan yang berstatus paruh waktu menjadi penuh waktu," jelas Abdullah Taufik.

Terkait persyaratan peralihan status tersebut, legislator Fraksi Gerindra ini menjelaskan bahwa tahapan seleksi berupa tes tetap diberlakukan sebagai standar umum penerimaan aparatur sipil negara, meski terbuka peluang adanya kebijakan pengecualian bagi pegawai yang sudah berstatus P3K.

"Kalau syarat-syaratnya secara umum pasti melalui tes untuk menjadi PNS. Namun, untuk yang sudah berstatus P3K, mungkin akan ada pengecualian atau penyesuaian tertentu terkait pelaksanaan tes tersebut," pungkasnya. (Indra/Red)

Share:

Gerakan Tanam Serentak di OKI, Danrem 044/Gapo Dorong Optimalisasi Potensi Pertanian


Penrem 044/Gapo, 17 November 2026

Ogan Komering Ilir – Komitmen TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui sinergi bersama pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan Gerakan Tanam Serentak se-Sumatera Selatan yang berlangsung di Desa Batu Baru, Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, bersama Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian Dr. Ir. Ali Jamil, serta jajaran pemerintah daerah Kabupaten OKI. Kehadiran Danrem 044/Gapo menjadi wujud dukungan TNI terhadap langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ilir turut berpartisipasi dengan luas lahan tanam mencapai 100 hektare. Potensi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi pertanian serta memperkuat ketersediaan pangan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Gerakan Tanam Serentak ini merupakan langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi lahan pertanian melalui peningkatan luas areal tanam, pemanfaatan sumber daya pertanian, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian dan para petani.

Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, sehingga setiap potensi pertanian yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat petani diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil produksi pertanian, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian pangan daerah.

Dengan terlaksananya Gerakan Tanam Serentak se-Sumatera Selatan ini, diharapkan langkah percepatan swasembada pangan nasional semakin optimal dan Sumatera Selatan dapat terus berkontribusi sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional. (Indra/Red)

Share:

Wujudkan Polisi Bersama Masyarakat, Wakapolda Sumsel Pimpin Rapat Program 1 RW 1 Polisi dan 1 Desa 1 Polisi


PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan memperkuat kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat melalui konsolidasi pelaksanaan Program 1 RW 1 Polisi dan 1 Desa 1 Polisi. Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A. memimpin rapat koordinasi secara virtual mewakili Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Rabu (18/11/2026), mulai pukul 14.00 WIB.

Rapat yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut turut dihadiri Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H. serta jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kesiapan penempatan personel kepolisian di tingkat rukun warga dan desa. Melalui program tersebut, personel diharapkan dapat membangun komunikasi langsung dengan masyarakat, mengenali potensi gangguan keamanan sejak dini, serta mempercepat penyampaian informasi dan pelayanan kepolisian.

Program 1 RW 1 Polisi dan 1 Desa 1 Polisi juga menjadi salah satu langkah Polda Sumsel dalam mendukung Program Prioritas Kapolri melalui pendekatan Polisi Bersama Masyarakat. Kehadiran personel di lingkungan warga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga membangun hubungan yang dekat, terbuka, dan humanis.

Dalam rapat tersebut, jajaran pimpinan Polda Sumsel membahas kesiapan sumber daya manusia serta pola komunikasi antara personel yang ditugaskan dengan perangkat desa, pengurus RW, dan tokoh masyarakat. Setiap personel diharapkan mampu memahami karakteristik wilayah binaannya, mendengarkan aspirasi warga, serta berkoordinasi dalam menangani berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kamtibmas.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A. menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat dan memastikan kehadiran anggota di lingkungan warga.

“Sesuai arahan Bapak Kapolda Sumsel, Program 1 RW 1 Polisi dan 1 Desa 1 Polisi memastikan setiap anggota Polri hadir langsung di tengah warga untuk mendengar aspirasi, menyelesaikan persoalan secara humanis, serta menjaga kondusivitas wilayah bersama masyarakat,” ujar Irwansyah.

Sementara itu, Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut. Pemetaan dan pembinaan personel diperlukan agar penugasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah.

“Biro SDM Polda Sumsel telah menyiapkan skema pemetaan dan pembinaan personel secara terukur sehingga setiap anggota yang bertugas di desa dan RW memiliki kapasitas komunikasi sosial yang kuat dalam melayani masyarakat,” jelas Anissullah.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menambahkan bahwa kedekatan personel dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keamanan lingkungan.

“Polda Sumsel terus mengakselerasi program prioritas Kapolri dengan menempatkan personel terbaik di tingkat desa dan RW agar pelayanan publik semakin dekat serta stabilitas kamtibmas tetap terjaga,” ungkap Nandang.

Melalui konsolidasi ini, Polda Sumsel mendorong seluruh jajaran untuk mempersiapkan pelaksanaan Program 1 RW 1 Polisi dan 1 Desa 1 Polisi secara terencana, dengan memperhatikan kesiapan personel, kebutuhan wilayah, serta koordinasi bersama unsur masyarakat.

Polda Sumsel berharap program tersebut dapat memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat, meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih mudah dijangkau oleh warga di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Polisi Bersama Masyarakat.

(Indra/Red)

Share:

Kunker ke Polres Banyuasin, Kapolda Sumsel Perkuat Kesiapan Personel Dukung Program Prioritas Kapolri


PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Polres Banyuasin, Rabu (18/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan personel, meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program prioritas Kapolri.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut turut dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Selatan dan sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, di antaranya Irwasda Kombes Pol Iwan Sonjaya, S.I.K., Dirbinmas Kombes Pol Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H., M.Han., Dirresnarkoba Kombes Pol Patar M. H. Silalahi, S.I.K., Dirlantas Kombes Pol Robertho Pardede, S.I.K., M.I.K., serta Dirreskrimsus Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, S.H., S.I.K., M.Si.

Setibanya di Mako Polres Banyuasin, Kapolda Sumsel menerima laporan kesatuan dari Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si. Rangkaian penyambutan dilanjutkan dengan pengalungan bunga oleh Polisi Cilik (Pocil), jajar kehormatan, serta penampilan Tari Sekapur Sirih sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada rombongan.

Salah satu agenda penting dalam kunjungan tersebut adalah pembacaan Deklarasi “Stop Narkoba” bersama mahasiswa, yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama anti narkoba oleh unsur lintas sektor. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuasin.

Dalam rangka mendukung kesiapan dan kebugaran personel, Kapolda Sumsel juga meresmikan renovasi Fitness Center dan Nutrition Corner Polres Banyuasin. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang kebugaran serta menjaga kondisi fisik anggota dalam melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan bakti sosial dan bakti kesehatan, pemberian arahan kepada personel, serta rapat virtual melalui Zoom Meeting bersama seluruh Polres jajaran Polda Sumsel. Kapolda juga meninjau Posko Anti Narkoba dan Posko Polisi Bersama Masyarakat, sebelum menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menegaskan bahwa seluruh personel Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kesiapan fisik, serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan narkoba dan pemeliharaan kamtibmas membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Seluruh personel Polda Sumsel dan jajaran harus terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kebugaran, serta mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat untuk memberantas narkoba dan mendukung penuh program prioritas pemerintah,” tegas Rony Samtana.

Sementara itu, Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si. menyampaikan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti arahan Kapolda Sumsel dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat.


“Kunjungan kerja Bapak Kapolda Sumsel menjadi suntikan motivasi bagi seluruh personel Polres Banyuasin untuk semakin solid bersinergi dengan Forkopimda dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas serta memerangi narkoba hingga ke tingkat desa,” ujar Risnan Aldino.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan internal sekaligus membangun kemitraan kepolisian dengan masyarakat.

“Polda Sumsel terus mengakselerasi program prioritas Kapolri dan menggerakkan seluruh jajaran agar selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan solusi nyata, serta menjaga kondusivitas wilayah,” ungkap Nandang.

Melalui kunjungan kerja ini, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sinergi lintas sektoral, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Seluruh jajaran diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kapolda Sumsel di Polres Banyuasin berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Polisi Bersama Masyarakat.

(Indra/Red)

Share:

Kapolda Sumsel Pimpin Deklarasi Stop Narkoba di Banyuasin, Perkuat Sinergi Berantas Peredaran Gelap Narkotika


PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui Deklarasi dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Anti Narkoba di Kabupaten Banyuasin. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), elemen mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

Kegiatan berlangsung di Markas Komando (Mako) Polres Banyuasin, Rabu (18/11/2026), mulai pukul 09.00 WIB. Turut mendampingi Kapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Iwan Sonjaya, S.I.K., Dirresnarkoba Kombes Pol Patar M. H. Silalahi, S.I.K., Dirbinmas Kombes Pol Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H., M.Han., Dirlantas Kombes Pol Robertho Pardede, S.I.K., M.I.K., Dirreskrimsus Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, S.H., S.I.K., M.Si., serta Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si.

Deklarasi ini menjadi langkah untuk menyatukan komitmen aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan serta mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika, termasuk hingga ke tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pencegahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.

Komitmen bersama ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam melindungi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, kegiatan tersebut sejalan dengan program prioritas Kapolri melalui pendekatan Polisi Bersama Masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, dan sambutan Kapolres Banyuasin. Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan ikrar “Stop Narkoba” yang dipandu Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat, Muhammad Irawan, dan diikuti seluruh peserta.

Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama anti narkoba oleh Kapolda Sumsel, unsur Forkopimda Kabupaten Banyuasin, serta perwakilan elemen masyarakat. Setelah itu, Kapolda Sumsel bersama rombongan meninjau Posko Anti Narkoba dan Posko Polisi Bersama Masyarakat.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Komitmen tersebut tidak cukup hanya melalui deklarasi, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan kepedulian, pengawasan lingkungan, serta keberanian masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan.

“ Deklarasi ini menjadi bukti komitmen bersama antara Polri, pemerintah daerah, mahasiswa, dan masyarakat dalam memerangi narkoba demi melindungi masa depan generasi penerus serta mendukung program prioritas pemerintah,” tegas Rony Samtana.

Sementara itu, Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., menyampaikan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut melalui penguatan peran posko dan pendekatan kepada masyarakat.

“Polres Banyuasin berkomitmen menindaklanjuti deklarasi ini dengan mengoptimalkan peran Posko Anti Narkoba dan menggandeng masyarakat desa agar wilayah Banyuasin benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkotika,” ujar Risnan Aldino.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menambahkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai peredaran narkotika. Karena itu, masyarakat diharapkan terus membangun kepedulian terhadap lingkungan serta menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba.

“Polda Sumsel terus mengakselerasi semangat Polisi Bersama Masyarakat dan mengajak seluruh warga untuk tidak ragu melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan narkoba demi menjaga kondusivitas wilayah,” ungkap Nandang.

Melalui deklarasi dan penandatanganan kesepakatan bersama ini, Polda Sumsel bersama pemerintah daerah, mahasiswa, dan masyarakat memperkuat komitmen untuk bersinergi dalam mencegah penyalahgunaan serta memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuasin.

Polisi Bersama Masyarakat.

(Indra/Red)

Share:

POP UP ADS

Arsip Blog