.webp)
PALEMBANG – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II melakukan gerak cepat dalam menanggapi aspirasi konstituen. Dalam agenda Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 yang digelar di SMK Negeri 2 Palembang, Kamis (12/2/2026), para wakil rakyat ini tidak hanya mencatat keluhan, tetapi langsung memberikan solusi nyata.
Salah satu aksi yang mencuri perhatian adalah ketika Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumsel, Ir. H. Zulfikri Kadir, bersama jajaran Anggota Dapil II lainnya, secara spontan mengabulkan permohonan siswa terkait bantuan pendingin ruangan (AC) untuk masjid sekolah. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian langsung terhadap kenyamanan fasilitas ibadah siswa di lingkungan sekolah.
Efisiensi Anggaran dan Penyesuaian Program
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Sumsel sekaligus Pimpinan Rombongan, H. Nopianto, S.Sos., MM, memberikan penjelasan terkait kondisi fiskal daerah yang sedang menantang. Ia mengungkapkan adanya pengurangan dana transfer pusat ke daerah yang mencapai hampir Rp1,9 triliun.
“Efisiensi ini berdampak pada seluruh daerah. Kami di DPRD harus melakukan review ulang terhadap program-program yang direncanakan agar tetap sinkron dengan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Garuda, hingga swasembada pangan,” jelas Nopianto.
Menyuarakan Kebutuhan SMK: Dari Alat Praktik hingga Status P3K
Kepala SMKN 2 Palembang, H. Suparman, S.Pd., M.Si., memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan "curhat" terkait kesenjangan teknologi. Ia menyebutkan alat praktik siswa masih menggunakan teknologi tahun 2012, sementara tuntutan industri saat ini sudah berbasis digital dan hybrid.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumsel yang hadir memberikan catatan serius:
* Revitalisasi Sarana: Dewan berkomitmen memperjuangkan pembaruan alat praktik agar lulusan SMK memiliki daya saing tinggi.
* Kepastian Hukum P3K: H.M. Anwar Al-Syadat (PKS) menjelaskan bahwa hak jaminan hari tua bagi P3K sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 dan kini tinggal menunggu aturan teknis (PP).
* Polemik Komite: Dewan didorong untuk merumuskan aturan yang lebih tegas guna melindungi sekolah dalam mengelola dana komite yang akuntabel dan transparan.
Komitmen Legislatif
Koordinator Reses, Hj. Zaitun, SH., MKn, menegaskan bahwa aspirasi dari SMKN 2 Palembang ini menjadi salah satu prioritas dalam laporan paripurna mendatang.
"Kami hadir lengkap di sini—ada Pak Yansuri (Golkar), Pak Tamtama Tanjung (Demokrat), dan Pak Fajar Febriansyah (PAN)—untuk memastikan aspirasi pendidikan di Palembang tetap terkawal meskipun anggaran sedang ketat," pungkasnya.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke beberapa kecamatan di Palembang yang dijadwalkan berlangsung hingga 17 Februari 2026. (Indra)
