.webp)
PALEMBANG – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Teguh Sumarno, secara resmi melantik Drs. H. Riza Fahlevi, MM, sebagai Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) beserta jajaran pengurus untuk masa bakti 2024–2029. Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat ini disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda Sumsel dan ribuan perwakilan guru dari berbagai kabupaten/kota.
Acara pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk menjawab isu miring terkait keretakan organisasi. Menanggapi polemik yang beredar, Sekretaris Pengurus Daerah PGRI Sumsel, R. Wijaya, menegaskan secara hukum tidak ada dualisme dalam kepengurusan PGRI Sumsel yang dipimpinnya.
"Legalitas kepengurusan kami sah secara hukum dan dapat diverifikasi langsung melalui dokumen resmi negara. Kami mengimbau agar masyarakat serta para guru tidak terpengaruh oleh informasi simpang siur yang sengaja diembuskan untuk memicu kebingungan," tegas Wijaya.
Wijaya juga memberikan klarifikasi tegas mengenai isu penyegelan yang sempat terjadi di area Universitas PGRI Palembang. Ia memastikan bahwa insiden tersebut merupakan murni riak konflik internal di dalam kampus dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan struktur kepengurusan PGRI Sumsel yang baru dikukuhkan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PB PGRI, Teguh Sumarno, menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang saat ini masih berjalan di tingkat pusat. Pihaknya berkomitmen untuk patuh pada mekanisme hukum yang berlaku hingga keluar keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*).
"Kami menghormati seluruh proses hukum dan akan mengikutinya dengan kooperatif. Namun, kami tetap optimistis bahwa kebenaran dan niat baik yang kami perjuangkan demi martabat guru akan mendapatkan hasil terbaik," ujar Teguh. Ia juga meminta insan pers untuk mengedepankan asas objektivitas dan menyajikan berita berbasis fakta dalam meliput dinamika organisasi guru ini.
Di sisi lain, Ketua PGRI Sumsel terpilih, Riza Fahlevi, memilih fokus pada program kerja nyata. Ia berjanji akan melakukan perbaikan besar-besaran, termasuk mengevaluasi program lama yang kurang efektif serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan anggota. Salah satu program terdekat adalah penyediaan layanan *hotline* pengaduan khusus untuk menjaring aspirasi dan masalah guru di lapangan secara *real-time*.
Amanah baru ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hadir mewakili Gubernur, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Sumsel, Pandji Tjahjanto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap berkolaborasi strategis dengan PGRI Sumsel, khususnya dalam program transformasi pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan fasilitas pendidikan. (Indra)
