PALEMBANG (30 Maret 2026) – Pemerintah Kota Palembang bergerak cepat menanggapi isu krusial terkait infrastruktur dan ketertiban kota. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasim, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah lampu jalan (PJU) yang sering padam serta penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui langkah-langkah strategis dan terukur.
Optimalisasi Layanan Lampu Jalan: Respons 24 Jam
Dalam rapat koordinasi khusus di Ruang Rapat Dinas Perhubungan (Dishub), Sekda mengungkapkan fakta bahwa terdapat kesenjangan antara volume laporan warga dengan kapasitas perbaikan. Saat ini, dari rata-rata 80 laporan harian, tim teknis baru mampu menjangkau sekitar 40 titik.
Untuk memangkas kendala teknis dan birokrasi, Pemkot Palembang meluncurkan dua strategi utama:
- Sistem Koordinasi Digital: Pembentukan grup koordinasi lintas sektor untuk mempercepat arus informasi dan eksekusi di lapangan.
- Tim Pengawas 24 Jam: Pengerahan tim lapangan yang bekerja dalam dua shift (pagi-sore dan malam-subuh) guna memastikan pemantauan kondisi penerangan kota secara berkelanjutan.
"Kendala teknis, SDM, dan alat operasional memang ada, namun kita tidak boleh diam. Tim akan bekerja 24 jam untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga di malam hari," tegas Aprizal Hasim.
Penataan PKL: Pendekatan Humanis dan Berkelanjutan
Terkait penataan PKL, pemerintah mengedepankan prinsip keadilan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Fokus utama adalah pengaturan lokasi khusus, jam operasional, dan standar kebersihan.
"Kita tidak ingin mengusir, tapi mengatur. Kepentingan ekonomi pedagang dan kenyamanan masyarakat harus berjalan beriringan," tambah Sekda.
Suara Masyarakat dan Sorotan Analis
Meski menyambut baik rencana tersebut, masyarakat tetap kritis. Warga di kawasan Seberang Ulu (SU) 1, misalnya, mendesak agar langkah ini segera dirasakan manfaatnya demi faktor keamanan. Di sisi lain, Ketua Kelompok PKL Pasar 16 Ilir, Joko Susilo, meminta pemerintah melibatkan pedagang dalam menentukan lokasi relokasi agar tetap strategis bagi pembeli.
Menanggapi hal ini, Ahli Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya, Dr. Rina Dewi, menekankan pentingnya sinergi:
- Koordinasi Lintas Sektor: Sinergi antar-dinas dan pihak kecamatan adalah harga mati.
- Mekanisme Feedback: Pemerintah perlu menyediakan saluran umpan balik bagi warga untuk evaluasi real-time.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah Kota Palembang menjadwalkan implementasi langkah-langkah baru ini mulai pekan depan. Pemkot juga berjanji akan memberikan laporan perkembangan secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Editor : Indra
