.webp)
PALEMBANG – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., secara resmi memaparkan pedoman strategis Commander Wish 2026 bagi seluruh jajaran Polda Sumsel. Dalam arahannya, Kapolda menggarisbawahi dua pilar utama transformasi Polri di wilayah Sumatera Selatan: akselerasi digitalisasi pelayanan publik dan sikap tanpa kompromi (Zero Tolerance) terhadap kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat.
Langkah ini diambil untuk memperkuat fondasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Digitalisasi Layanan: Transparansi Tanpa Jeda
Kapolda Sumsel menginstruksikan seluruh satuan kerja (Satker) untuk mempercepat integrasi layanan berbasis digital. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan malpraktik, sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kepolisian.
> "Kami fokus pada pelayanan yang transparan dan akuntabel melalui digitalisasi. Ini adalah jawaban atas tantangan global dan harapan masyarakat akan birokrasi yang bersih dan efisien di tahun 2026," ujar Kabid Humas Polda Sumsel, KOMBES POL NANDANG MU’MIN WIJAYA, S.I.K., M.H.
>
Zero Tolerance Terhadap Kejahatan Ekonomi
Dalam aspek penegakan hukum, Commander Wish 2026 memberikan mandat tegas untuk memberantas kejahatan ekonomi hingga ke akar-akarnya. Fokus utama mencakup:
* Pemberantasan Judi Online & Narkoba: Penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap jaringan dan ekosistemnya.
* Pengamanan Rantai Pasok Pangan: Pengawasan ketat untuk mencegah penimbunan kebutuhan pokok yang dapat memicu inflasi daerah.
* Perlindungan Program Nasional: Dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan standar keamanan pangan dan distribusi.
Pengawalan Investasi dan Infrastruktur Strategis
Polda Sumsel berkomitmen mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Sumatera Selatan, seperti New Palembang Port dan Kawasan Industri Tanjung Enim. Sinergitas dengan TNI dan pemerintah daerah diperkuat untuk memastikan proyek-proyek tersebut berjalan lancar tanpa gangguan premanisme maupun sengketa yang menghambat investasi.
Integritas Internal dan Etika Profesi
Menutup arahannya, Kapolda Sumsel menegaskan bahwa profesionalisme personel adalah harga mati. Kebijakan Zero Tolerance juga berlaku ke dalam institusi; tidak ada kompromi bagi personel yang terlibat praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
"Setiap personel harus bekerja dengan prinsip Kerja Keras, Cerdas, Tuntas, dan Ikhlas. Kami hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi sebagai pelayan yang memuliakan profesi kepolisian di hati masyarakat," tutup Kombes Pol Nandang. (Indra)
