PALEMBANG – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Perwakilan Daerah Sumatera Selatan resmi memulai masa bakti 2025-2030. Prosesi pelantikan pengurus ini berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Grand Daira Palembang, Lantai 2, Sabtu (31/1/2026), dengan disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru.
Dalam momentum ini, PERHAPI menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola pertambangan, khususnya terkait tantangan logistik dan pelestarian lingkungan di wilayah Sumatera Selatan.
Ketua PERHAPI PD Sumsel, Frans Irawan, ST., MM, menyatakan bahwa kepengurusan periode ini diperkuat oleh sekitar 600 profesional dari berbagai lintas disiplin, mulai dari praktisi teknik, ekonom, akademisi, hingga ahli hukum.
"PERHAPI berkomitmen memberikan kontribusi pikiran sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Fokus terdekat kami adalah memberikan masukan teknis terkait transisi pengangkutan batu bara dari jalan umum ke jalan khusus agar operasional tambang tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat," ujar Frans Irawan di sela acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar serangkai dengan pelantikan.
Frans menambahkan, PERHAPI telah menyerahkan catatan strategis kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan kebijakan, terutama terkait verifikasi dispensasi angkutan di tengah tantangan pengurangan kuota produksi nasional pada RKAB 2026. “Kami ingin memastikan pengusaha tetap memiliki 'aksi nyata' di lapangan, yakni pembangunan jalan khusus, meski di tengah tantangan industri yang ketat,” tambahnya.
Gubernur Herman Deru: Dorong Ahli Pertambangan Berikan Solusi Konkret
Hadir sebagai tamu kehormatan, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyambut baik terbentuknya kepengurusan PERHAPI Sumsel yang baru. Ia berharap para ahli yang bergabung tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu memberikan solusi atas lambatnya pembangunan jalan khusus (hauling road) yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
"Saya melihat di PERHAPI ini banyak ahli. Saya minta PERHAPI memberikan saran aktif kepada perusahaan agar segera bertransisi ke jalan khusus. Ini bukan polemik, ini soal komitmen untuk tidak lagi menggunakan jalan masyarakat yang merugikan publik," tegas Herman Deru dalam sambutannya.
Gubernur juga memberikan sinyal mengenai pemberian toleransi waktu bagi perusahaan tambang, dengan syarat adanya progres fisik yang jelas.
"Jika ada niat baik dan aksi nyata, seperti pembebasan lahan dan pembangunan jalan secara teknis, pemerintah bisa memberikan toleransi waktu tertentu. Kita mendukung investasi, tapi kenyamanan masyarakat tetap yang utama," imbuhnya.
Komitmen pada Lingkungan dan Keselamatan
Selain isu infrastruktur jalan, pelantikan ini juga menekankan aspek keberlanjutan. Gubernur mengingatkan pentingnya detail dalam reklamasi pascatambang. Menanggapi hal itu, Frans Irawan memastikan bahwa Good Mining Practice dan keselamatan kerja akan menjadi pilar utama kerja organisasi.
"Kami akan mengawal agar setiap perusahaan menjalankan kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) serta reklamasi secara berkelanjutan. Kami ingin Sumsel memiliki konsep pembangunan yang jelas hingga akhir masa tambang," tutup Frans.
Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini dihadiri oleh para senior pertambangan, pimpinan perusahaan pemegang IUP, serta jajaran kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Indra)
